JAKARTA.kemarin 29 maret 2015, ada keramaian di penggiat social media
terkait issu ‘pemblokiran’ terhadap beberapa situs atau media Islam
online yang dilakukan kemeninfo atas instruksi BNPT terkait media media
yang mendukung radikalisme.
media media Islam online yang masuk daftar kini tidak bisa di akses
lagi kecuali dengan memakai software khusus, ada sebuah pertanyaan di
khalayak ramai tentang, sebenarnya apa yang menjadi alasan BNPT dan
kemeninfo melakukan pemblokiran?
apakah ini sebuah deception atau pengalihan terkait penetapan
kenaikan harga BBM per 28 maret?, karena alasan waktu yang sangat
berdekatan, ditambah ‘aksi protes’ hanya disuarakan oleh media media
online yang memang membawa konten Islam.
media serta situs Islam yang masuk daftar pemblokiran ada sebuah
kesamaan, yaitu media dan situs yang banyak kadungan materi isinya anti
pemerintahan jokowi, jadi bukan semata hanya menjual radikalisme (versi
BNPT)
isi materi dari media dan situs tersebut kebanyakan berisi anti
densus 88, anti BNPT ataupun anti kebijakan, hal ini ibarat satu
kesatuan utuh sebuah propaganda anti pemerintah dan di anggap berbahaya
apabila para penggiat social media menjadikan mereka bahan acuan standar
berita
hal tersebut lah yang menjadi pesan dari aksi pemblokiran yang
dilakukan, alasan menjual radikalisme yang dikatakan BNPT itu memang
menjadi alasan utama, tetapi ada alasan lain yang ikut juga menyertai di
belakangnya yaitu media dan situs tersebut juga sangat keras dan anti
pemerintahan jokowi
satu hal yang mungkin benar, adalah ini memang sebuah deception alias
pengalihan berita terkait kenaikan harga BBM, karena setelah aksi
pemblokiran itu terjadi, semua penggiat social media ‘teralihakan’
perhatiannya
padahal bisa saja ini sebuah test the water untuk media dan situs
Islam itu sendiri, test untuk sejauh mana tingkat ‘rasa memiliki’ nya
para penggiat social media kepada situs atau media Islam tersebut,
apakah media dan situs Islam tersebut sudah sangat ‘influence’ alias
memepengaruhi sekali pemikiran penggiat soacial media
sebuah catatan, ini bukan soal kesannya kembali ke era orde baru,
tapi perlu diketahui, beberapa negara sosialis saat ini juga sering
lakukan hal tersebut (pemblokiran;red), tapi pertanyaannya apakah
Indonesia negara sosialis?(ipung)
EmoticonEmoticon